Versi materi oleh D Endarto
Pergolakan Kehidupan Politik Nasional. Setidaknya ada tiga pokok permasalahan dalam demokrasi terpimpin indonesia, seperti pada pembahasan dibawah ini :
a. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Anggota MPRS terdiri dari anggota DPR sebanyak 261 orang, utusan daerah 94 orang, dan wakil golongan sebanyak 200 orang.
b. Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
DPAS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Ketua DPAS adalah Presiden Sukarno sedangkan wakilnya adalah Ruslan Abdulgani.
c. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)
d. Pembentukan Front Nasional
e. Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BPKAN)
Pada masa Demokrasi Terpimpin telah terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain seperti berikut.
a. Lembaga-lembaga negara berintikan Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom).
b. Prosedur pembentukan MPRS, karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu.
c. Prosedur pembentukan DPAS, karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden.
d. Prosedur pembentukan DPRGR, karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden.
e. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yaitu sebagai berikut.
a. Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua.
b. Membentuk poros Jakarta-Peking.
c. Indonesia melaksanakan Politik Mercusuar
d. Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa
e. Konfrontasi dengan Malaysia
0 komentar:
Post a Comment