Munculnya Renaissance, Reformasi Gereja, Revolusi Prancis, dan Revolusi Industri, di Eropa membawa dampak bagi perkembangan kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Eropa sendiri dan kemudian di wilayah Asia dan Afrika. Hal ini diakibatkan munculnya imperialisme dan kolonialisme sebagai upaya untuk mendapatkan tanah jajahan dalam rangka mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa.
Imperialisme dan kolonialisme telah mengakibatkan perubahan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, akibat yang sangat dirasakan rakyat adalah perlakuan sewenang-wenang yang menimbulkan kesengsaraan. Oleh sebab itu, muncullah berbagi usaha perlawanan di daerah-daerah untuk melepaskan diri dari kungkungan pemerintah kolonial walaupun perlawanan tersebut mengalami kegagalan. Sejak masuknya pedagang-pedagang Eropa, khususnya Belanda ke Indonesia telah membawa perubahan yang sangat signifikan.
Pola perdagangan monopoli yang dipraktekkan oleh VOC (kolonial Belanda) menjadikan tersentralisasinya kekuasaan di tangan penguasa asing. Imbas terbesar bagi para penguasa pribumi (raja/sultan) adalah hilangnya hak kekuasaan sebagai penguasa lokal. Karena mereka dijadikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pegawai negeri yang mendapat gaji dari pemerintah kolonial. Padahal menurut aturan adat, penguasa pribumi mendapat upeti langsung dari rakyat.
Hal ini terjadi setelah para penguasa-penguasa pribumi tidak mampu mempertahankan wilayah kekuasaannya dari penetrasi orang-orang Eropa yang berupaya menguasai wilayah-wilayah di Indonesia untuk menjalankan politik dagang monopolinya. Pada akhirnya, dengan diterapkannya sistem pemerintahan baru (pemerintahan kolonial), para raja/sultan semakin kehilangan peranannya dalam mengatur kebijakan politiknya, sedangkan pemerintahan kolonial semakin kuat.
Perubahan mendasar terjadi ketika Indonesia mengalami masa sistem ekonomi liberal dan tanam paksa. Pada era ini rakyat diharuskan melakukan kegiatan ekonomi berupa pengolahan perkebunan yang cenderung hanya memperhatikan pada kebutuhan orangorang Eropa saja, sedangkan kebutuhan rakyat pribumi, seperti pertaian, menjadi terabaikan. Setelah Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda, di bawah pengawasan Gubernur Jendral van Den Bosch yang beraliran konservatif, diterapkan sistem tanam paksa yang bertentangan dengan sistem sewa tanah sebelumnya.
Hal ini, menurut van Den Bosch, dikarenakan kondisi realitas Indonesia yang bersifat agraris, seperti halnya keadaan Negara induk (Belanda) yang juga masih bersifat agraris. Walaupun keadaan di Eropa, rentang waktu 1800–1830, sedang muncul pertentangan pemikiran, antara liberalis dan konservatis telah mengakibatkan kegamangan dalam pelaksanaan pemerintahan di negara jajahan. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, baik konservatif yang akan meneruskan system politik VOC atau liberalis yang ingin meningkatkan taraf hidup rakyat, dalam tujuannya samasama menginginkan daerah jajahan perlu memberi keuntungan bagi negeri induk.
Keadaan ekonomi rakyat Indonesia semakin parah, seiring dengan diberlakukannya kebijakan politik pintu terbuka. Hal ini menjadikan jiwa-jiwa wirausaha semakin menghilang, karena para petani, pedagang yang kehilangan lapangan sumber mata pencahariannya beralih menjadi buruh di perusahaan-perusahaan swasta asing.
0 komentar:
Post a Comment